“Tagline kita kali ini adalah ‘Mudik Aman dan Keluarga Bahagia’. Tentunya yang kita kedepankan adalah langkah preemptive dan preventive. Penegakan hukum kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan,” ujar Jenderal Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Auditorium Mutiara, STIK-PTIK, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Jenderal Sigit menegaskan bahwa persiapan pengamanan harus dilakukan secara matang mengingat pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 143,9 juta orang. Untuk mengawal jumlah tersebut, Polri menyiagakan total 2.746 posko di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada 2.746 posko yang kita siapkan. Terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan (Pos Pam) untuk pengaturan lalu lintas, 779 Pos Pelayanan (Pos Yan) yang bisa digunakan masyarakat untuk istirahat jika kelelahan, serta 343 Pos Terpadu sebagai pusat kendali operasi dan layanan terintegrasi,” jelas Jenderal Sigit.
Fokus pengamanan tahun ini mencakup 185.608 objek pengamanan. Rinciannya terdiri dari 121.803 masjid/tempat salat Id, 4.666 lokasi wisata, 2.966 pusat perbelanjaan, serta ribuan terminal, pelabuhan, stasiun, hingga bandara.
Jenderal Sigit juga menyoroti kesiapan fasilitas di jalur mudik. Tercatat ada 62 rest area di sepanjang jalur tol yang telah disiagakan dengan fasilitas lengkap mulai dari SPBU hingga stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU). Selain itu, pemerintah mengalihfungsikan 48 unit pelaksana penimbangan kendaraan (jembatan timbang) menjadi tempat istirahat bagi pemudik di jalur arteri.
“Saya minta rekan-rekan memastikan kesiapan peralatan menghadapi potensi bencana. Mempersiapkan jalur evakuasi dan jalur alternatif jika terjadi banjir rob atau tanah longsor, khususnya pada jalur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” imbuhnya.
Kapolri juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai jam-jam rawan kecelakaan, yakni antara pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Ia meminta pengelola pos pelayanan untuk aktif menyosialisasikan pentingnya keselamatan berkendara dan mengoptimalkan layanan hotline 110 bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
“Jangan underestimate, laksanakan kegiatan seluruhnya dengan seoptimal mungkin. Keberhasilan ini adalah wajah pemerintah, pastikan masyarakat merasa aman dan nyaman selama perjalanan berangkat maupun kembali,” pungkas Jenderal Sigit.
Operasi Ketupat 2026 sendiri akan melibatkan 161.243 personel gabungan trdiri dari 89.228 personel Polri dan 72.015 personel dari instansi terkait seperti TNI, Dishub, Satpol PP, hingga organisasi masyarakat. Gelar Pasukan dijadwalkan digelar pada 12 Maret mendatang.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat koordinasi ini, antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Selain itu hadir pula Wakil Kepala Staf Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, bahkan para Dirut BUMN seperti Pertamina, Jasa Marga, dan Jasa Raharja.
Rapat ini diikuti oleh 302 peserta tatap muka, antara lain 28 Mapolres PJU dan 36 Kapolda se-Indonesia. Dalam struktur Operasi Ketupat 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit bertindak sebagai Penanggung Jawab Kebijakan Operasional (Bijakops), didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakil Penanggung Jawab. Secara teknis, operasi ini akan dipimpin oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho sebagai Kaopspus. Seluruh petugas Pengoperasian Ketupat 2026 hadir dalam Rapat Koordinasi ini.
Sementara itu, para Kapolres dan jajaran Forkopimda tingkat daerah mengikuti jalannya rakor secara virtual untuk memastikan instruksi pusat tersampaikan hingga ke level wilayah.
(hri/hri)
