KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka Pemerasan, Langsung Ditahan
- Tangkapan layar YouTube KPK RI
Selain Abdul Wahid, dua orang pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M. Arief Setiawan (MAS); serta Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau, Dani M. Nursalam (DAN).
“Menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 November 2025.
Johanis menjelaskan, ketiga tersangka termasuk Abdul Wahid ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa, 4 November 2025.
“Terhadap saudara AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara terhadap Sdr. DAN dan Sdr. MAS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK,” ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring 10 orang terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Salah satunya, Gubernur Riau, Abdul Wahid.
“(Pertama) Kepala daerah atau Gubernur Riau,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025.
Selain itu, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau Muhammad Arif Setiawan dan Sekdis PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda.
Lalu, orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana dan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau.
“Kemudian lima Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis),” ungkap Budi.
Budi menjelaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap 10 orang kasus dugaan pemerasan tersebut masih berlangsung. Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK.
Saat ini pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut masih berlangsung, lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Budi mengungkap ada modus ‘jatah preman’ terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret sosok Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Soal kenaikan anggaran di Dinas PUPR, kemudian ada semacam kuota japrem atau preman dengan persentase tertentu untuk kepala daerah. Itu caranya, kata Budi.
