Penjelasan Bobby Nasution soal Isu Pemangkasan Dana Bencana Sumut
Isu yang beredar menyebutkan bahwa anggaran bencana Provinsi Sumut dipotong drastis dari Rp843 miliar menjadi hanya Rp98 miliar.
Bobby dengan tegas mempertanyakan sumber informasi tersebut. “Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)?,” ujarnya pada Rabu (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan bahwa angka resmi yang telah disetujui bersama DPRD Sumut dalam Rancangan APBD 2025 adalah Rp123 miliar.
Menurut dia, klaim terkait angka awal yang disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 800 miliar tidak mengacu pada dokumen anggaran yang telah disetujui.
Silakan lihat R-APBD 2025, kalau dibilang di awal angkanya Rp 800 miliar (lebih), bukan R-APBD yang disahkan bersama DRPD angkanya Rp 123 miliar, ujarnya.
Bobby menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan bukan keputusan sepihak, melainkan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, katanya, memang meminta daerah melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran.
“Kita disuruh efisiensi, kita efisiensikan. Pertanyaannya, uang efisiensi itu ditaruh di mana? Kan enggak mungkin tidak kita cantumkan,” jelas Bobby.
Dia menjelaskan, dana hasil efisiensi dialihkan ke pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Posko ini selain digunakan untuk kebutuhan mendesak terkait kebencanaan, juga untuk menutup pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024 yang sebelumnya belum dianggarkan secara penuh.
“Diletaklah uangnya di BTT, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, BTT yang dianggarkan dari awal itu sudah digunakan untuk PON, pembayaran atlet yang saat itu tidak semua dialokasikan, baik bonus atlet PON maupun Peparnas,” tuturnya.
Selain itu, BTT juga digunakan untuk penanganan darurat infrastruktur yang tidak direncanakan sebelumnya, seperti perbaikan jembatan putus di Nias Barat.
“Untuk Nias Barat, yang jembatannya terputus itu menggunakan BTT juga, karena tidak dianggarkan sebelumnya,” tambahnya.
Bobby menutup pernyataannya dengan meminta masyarakat mengecek langsung dokumen resmi anggaran untuk menghindari kesalahpahaman.
“Jadi Rp800 miliar itu kalau mau dilihat dari R-APBD, silakan buka berapa angkanya,” ujarnya.
