Peristiwa maut ini membawa kabar duka yang mengguncang dunia karena menyebabkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya tewas di lokasi kejadian.
Selama beberapa tahun terakhir, Iran dikenal sebagai salah satu negara yang bersuara paling keras di panggung internasional yang mengutuk pemboman brutal Israel di Gaza.
Sikap konfrontatif ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Iran yang tegas mengedepankan ideologi anti-Israel. Kedua negara ini sering digambarkan oleh para pengamat geopolitik sebagai musuh bebuyutan dengan isu Palestina yang menjadi pusat permusuhan selama beberapa dekade.
Akar Hubungan: Dari Pengakuan hingga Doktrin Pinggiran
Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan Iran dan Israel tidak selalu setegang saat ini. Di bawah kekuasaan Dinasti Pahlavi yang memerintah dari tahun 1925 hingga 1979, hubungan kedua negara cenderung kooperatif.
Faktanya, Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua di dunia yang mengakui kedaulatan Israel setelah berdirinya negara tersebut pada tahun 1948.
Pada tahun 1947, Iran sebenarnya merupakan salah satu dari 11 anggota komite khusus PBB yang dibentuk untuk merumuskan solusi bagi Palestina setelah berakhirnya mandat Inggris.
Meski saat itu Iran menolak rencana pembagian wilayah karena khawatir akan memicu kekerasan berkepanjangan, Teheran tetap mencoba mencari jalan tengah.
Sejarawan Universitas Oxford, Eirik Kvindesland, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa Iran, bersama India dan Yugoslavia, telah mengusulkan solusi federatif.
Dalam rencana tersebut, Palestina tetap menjadi satu negara dengan satu parlemen, namun dibagi menjadi kanton Arab dan Yahudi.
“Itu adalah kompromi Iran untuk menjaga hubungan positif dengan Barat yang pro-Zionis dan gerakan Zionis sendiri, serta dengan negara-negara Arab dan Muslim tetangganya,” ujar Kvindesland.
Setelah Perang Arab-Israel pertama tahun 1948, di mana Israel berhasil menguasai wilayah yang lebih luas dari kesepakatan PBB, Iran di bawah kepemimpinan Mohammad Reza Pahlavi secara resmi mengakui Israel.
Langkah ini diambil terutama untuk mengelola aset sekitar 2.000 warga Iran di Palestina yang disita selama perang. Selain itu, Israel juga menjalankan “doktrin pinggiran” untuk merangkul negara non-Arab seperti Iran, Turki, dan Ethiopia guna mengakhiri isolasi mereka di kawasan.
Pasang Surut Era Mosaddegh dan Kembali ke Pelukan Barat
Hubungan sempat mendingin ketika Mohammad Mosaddegh menjabat sebagai Perdana Menteri Iran pada 1951.
Mosaddegh, yang fokus pada nasionalisasi industri minyak dan mengusir pengaruh kolonial Inggris, memutuskan hubungan dengan Israel karena menganggap negara tersebut mewakili kepentingan Barat.
Namun, posisi ini berbalik setelah kudeta tahun 1953 yang didukung oleh intelijen Inggris dan AS menggulingkan Mosaddegh. Shah kembali berkuasa dan menjadikan Iran sekutu kuat Barat.
Pada era 1970-an, kedua negara bahkan saling menukar duta besar dan Iran menjadi pemasok utama minyak bagi Israel. Kerja sama militer dan keamanan pun dijalin secara tertutup untuk menghindari kemarahan negara-negara Arab.
Revolusi 1979: Titik Balik Menjadi Musuh Bebuyutan
Perubahan drastis terjadi ketika Revolusi Islam meletus pada tahun 1979 dan menggulingkan Shah. Ayatollah Ruhollah Khomeini membawa paradigma baru yang menekankan perlawanan terhadap kekuatan besar dunia (imperialisme).
Dalam pandangan ini, AS dijuluki sebagai “Setan Besar” sementara Israel disebut sebagai “Setan Kecil”.
Teheran segera memutus seluruh hubungan diplomatik dan mengubah gedung Kedutaan Israel menjadi Kedutaan Palestina. Khomeini juga menetapkan Hari Quds pada Jumat terakhir bulan Ramadan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Sejak saat itu, persaingan pengaruh di kawasan meningkat. Iran mulai mendukung jaringan “poros perlawanan” di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, sementara Israel dituduh balik mendukung kelompok penentang pemerintahan Teheran.
Perang Bayangan dan Ketegangan Nuklir
Ketegangan ini juga bermanifestasi dalam “perang bayangan”. Program nuklir Iran menjadi sasaran utama serangan, termasuk serangan siber Stuxnet yang diyakini melibatkan AS dan Israel.
Selain itu, pembunuhan sejumlah ilmuwan nuklir Iran, termasuk Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020, semakin memperparah situasi.
Israel dengan tegas menyatakan tidak akan mengizinkan Iran memiliki bom nuklir, meski Teheran berkeras programnya bertujuan sipil. Di sisi lain, Iran dituding berada di balik berbagai serangan drone dan dunia maya terhadap kepentingan Israel dan sekutunya.
Harapan Normalisasi yang Memudar
Meskipun beberapa negara Arab telah mulai menormalisasi hubungan dengan Israel melalui dukungan AS, prospek serupa bagi Iran tampaknya tidak mungkin terjadi.
Perang di Gaza telah menunda proses mediasi antara Arab Saudi dan Israel, meskipun sebelumnya Saudi telah memulihkan hubungan dengan Iran pada 2023.
Menurut pakar hubungan internasional, Trita Parsi, persaingan antara keduanya adalah perebutan dominasi murni di kawasan.
Dengan tewasnya pemimpin tertinggi dalam serangan terbaru oleh aliansi AS-Israel, peluang pemulihan hubungan di masa depan tampaknya telah tertutup rapat, menyisakan ketidakpastian besar bagi perdamaian di Timur Tengah.
